Landasan Hukum Dibuatnya APBN: Mengungkap Aspek Hukum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan rencana keuangan pemerintah dalam suatu periode tertentu. Dibuatnya APBN didasarkan pada landasan hukum yang kuat, dan pemahaman terhadap aspek hukum ini menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan anggaran yang efektif. Artikel ini akan membahas Landasan Hukum Dibuatnya APBN yaitu memberikan pandangan mengenai cara perhitungannya.
Landasan Hukum Dibuatnya APBN yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
- Aspek Hukum:
- Pasal 23E UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mengelola perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- Aspek Hukum:
- Menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, termasuk penetapan dan pelaksanaan APBN.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- Aspek Hukum:
- Mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk proses penetapan dan pelaksanaan APBN.
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan APBN:
- Aspek Hukum:
- Menetapkan tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBN.
Baca Juga : Jenis pajak dalam APBN indonesia adalah
Cara Menghitung APBN:
1. Pendapatan Negara:
- Hitung sumber-sumber pendapatan negara, seperti pajak, non-pajak, hibah, dan penerimaan lainnya.
2. Belanja Negara:
- Hitung alokasi anggaran untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
3. Defisit atau Surplus Anggaran:
- Selisih antara pendapatan dan belanja negara akan menentukan defisit atau surplus anggaran.
4. Perhitungan Pembiayaan:
- Tentukan sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, seperti pinjaman atau penerbitan surat utang negara.
5. Penetapan APBN:
- Melibatkan persetujuan legislatif dan eksekutif untuk menetapkan APBN sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
Pentingnya Pemahaman Aspek Hukum dan Perhitungan APBN:
- Kepatuhan Hukum:
- Memahami landasan hukum APBN penting untuk memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Efisiensi Pengelolaan Keuangan:
- Pengetahuan tentang cara menghitung APBN membantu pemerintah dalam merancang anggaran yang efisien dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Transparansi dan Pertanggungjawaban:
- Dengan pemahaman yang baik, pemerintah dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik.
- Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan:
- APBN yang baik dirancang dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
Mengerti landasan hukum dan cara menghitung APBN membantu dalam memahami proses pengelolaan keuangan negara. Untuk mendalami lebih lanjut topik ini atau memperluas pemahaman Anda, pertimbangkan untuk mengikuti pelatihan di Campus Digital. Pelatihan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang manajemen keuangan publik dan peran APBN dalam pembangunan negara.
