Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
rencana keuangan yang disusun dan diatur oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara dalam jangka waktu tertentu. APBN mengatur sumber pendapatan negara, alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah, serta penggunaan dana untuk pembayaran hutang dan kebutuhan lainnya. Di Indonesia, APBN diatur dalam perundang-undangan yang mengikat pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskalnya. Berikut adalah penjelasan tentang regulasi APBN beserta contohnya:
Regulasi APBN di Indonesia:
APBN Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, termasuk penetapan APBN, proses penganggaran, serta pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara:
Undang-undang ini mengatur tugas dan fungsi menteri negara, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN yang berada di bawah kewenangan menteri keuangan.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022:
Peraturan ini mengatur rincian APBN tahun anggaran tertentu, termasuk target pendapatan negara, alokasi anggaran untuk sektor-sektor tertentu, serta penggunaan dana dalam APBN.
Contoh Pengaturan APBN dalam Praktek:
Sebagai contoh, dalam APBN Indonesia tahun 2022, pemerintah menetapkan target pendapatan negara dari berbagai sumber, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor dan program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk program peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, pembangunan jalan dan jembatan untuk memperbaiki konektivitas regional, serta program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di berbagai daerah.
baca juga:Contoh Laporan Realisasi Anggaran
Kesimpulan:
Regulasi APBN yang diatur dalam perundang-undangan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan keuangan negara yang terencana dan transparan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat mengatur sumber pendapatan negara.
Oleh karena itu, pemahaman tentang regulasi APBN sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan negara.mari bergabung di Campus digital
